PDIPis considered to know about good financial reporting. This increases public trust and the party's confidence. (2016). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Se-sumatra). Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik PemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; dan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. DPPPartai Gerindra. Laporan Keuangan Audited 2019; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2020; Laporan Keuangan DPP 2017 - 2019; Laporan Keuangan Audited 2015; Kami dengan PDIP hubungan tetap baik dan kami sama-sama saat ini terutama Gerindra melakukan konsolidasi partai untuk menguatkan partai sampai di akar rumput," ujar Dasco. bagaimanapenyaluran bantuan keuangan yang dilakukan, hingga proses akhir pada laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Perhitungan memberikan bantuan keuangan partai politik dilakukan dengan proporsional, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 pasal 2 menjelaskan bahwa, pemerintah memberikan bantuan LaporanKeuangan DKI Raih WTP, PDIP ke Anies: Jangan Sampai Ada Temuan Aneh Lagi. Rizki Nurmansyah | Fakhri Fuadi Muflih ADART PDI Perjuangan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDI Perjuangan adalah konstitusi Partai yang harus dipatuhi, dijalankan, dan diperjuangkan oleh seluruh kader Partai pada semua tingkatan di seluruh daerah. Manado MANADONEWS - Tiga Partai Politik (Parpol) di Sulawesi Utara (Sulut) bila tidak memperbaiki Laporan Selengkapnya laporankeuangan tahun 2000 dan hanya 1 partai yang menyampaikan laporan keuangan tahun 2001. Selanjutnya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 juga tidak membawa perubahan besar terhadap praktek keuangan partai politik. Padahal undang-undang ini telah memuat sanksi dengan UgbZtG. Partai Perindo akan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hari ini, Jumat 9/6. Berdasarkan agenda yang disampaikan, Perindo akan mendeklarasikan secara resmi dukungan untuk Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo direncanakan akan langsung mengumumkan dukungan untuk Ganjar. Rombongan Perindo yang dijadwalkan tiba pukul WIB akan disambut langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah mengkonfirmasi rencana dukungan Perindo untuk Ganjar. Menurut Hasto selain memberikan dukungan resmi, kegiatan hari ini akan dilakukan dengan pembahasan kesepakatan strategis antara PDIP dan Perindo untuk menghadapi pilpres. “Akan dilanjutkan dengan kerja sama politik bersama dengan Partai Perindo,” kata Hasto kepada media di sela-sela Rapat Kerja Nasional Rakernas III PDIP kemarin. Menurut Hasto penandatangan kerja sama akan mengeratkan hubungan antara dua partai. Dukungan dari Perindo menurut Hasto akan menambah amunisi tim pemenangan Ganjar di pilpres. Hasto menjelaskan dalam menghadapi pilpres 2024, PDIP mengedepankan semangat kerja sama. Hal ini ditandai dengan upaya partai membangun komunikasi dengan partai-partai lain di luar partai yang telah menyatakan dukungan resmi untuk Ganjar seperti Partai Amanat Nasional dan Golkar. Selain diusung PDIP, saat ini Ganjar telah mengantongi dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura. Tim pemenangan Ganjar saat ini tengah menyusun strategi terutama dalam penentuan calon wakil presiden pendukung Ganjar. Menurut Hasto, dalam penentuan cawapres PDIP sangat membuka diri untuk seluruh tokoh potensial. Bahkan, PDIP juga membuka peluang mengusung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY sebagai kandidat cawapres. Hal ini menurut dia menunjukkan semangat untuk merangkul seluruh elemen politik. “Ketika nama itu muncul, Mas AHY disampaikan Mbak Puan Maharani Ketua DPP PDI Perjuangan, spirit yang ada kan spirit yang merangkul seluruh elemen politik,” kata Hasto. Penelitian ini berangkat dari rendahnya skor kinerja partai politik dalam Indeks Demokrasi Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menganalisis mengenai permasalahan pokok yang dihadapi partai politik di era reformasi dengan sebelumnya memberikan latar belakang sejarah mengenai transformasi partai politik di Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dan peluang partai politik serta mengidentifikasi berbagai upaya penguatan partai politik untuk menuju konsolidasi demokrasi. Penelitian ini menemukan ada tiga permasalahan yang dihadapi partai politik di era reformasi yaitu korupsi, politik uang, dan kegagalan representasi. Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai transparansi, akuntabilitas, dan pendanaan partai politik, dimana pemasukan dan pengeluaran partai politik sangat tidak seimbang sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya korupsi. Selanjutnya, ada beberapa tantangan yang muncul kemudian dalam penguatan lembaga partai politik, tantangan tersebut adalah patronase, klientalisme, dan pengawasan kebijakan oleh pemerintah. Jakarta - Presiden Joko Widodo Jokowi mengungkapkan sejumlah tantangan Indonesia ke depan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas III Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP pada Selasa 6/6/2023. Hal itu terkait ketidakpastian global mulai dari krisis pangan hingga keuangan. "Tantangan-tantangan dihadapi negara kita utamanya dalam kesulitan-kesulitan global yang sering terkait krisis pangan,energi dan keuangan, dan adanya perang,” ujar dia saat konferensi pers yang dikutip dari live streaming tv swasta, Selasa 6/6/2023. Sejalan dengan Jokowi, Ganjar Pranowo Sebut Ekonomi Sirkular Bisa Selesaikan Masalah Masyarakat Jokowi Reacts After Netherlands Acknowledging 17 August 1945 As Indonesia's Independence Day Banggakan Prestasi Putri Ariani, Menpora Dito Ariotedjo Rela Pinjamkan Mobil untuk Antar Ketemu Presiden Jokowi Ia menuturkan, tantangan-tantangan tersebut perlu diketahui pertama sehingga PDIP juga dapat mendesain rencana besar ke depan untuk menghadapi tantangan tersebut saat diberikan kesempatan mengelola Indonesia. "Itu harus kita ketahui bersama sehingga PDIP Perjuangan desain rencana besar nantinya ke depan diberikan kesempatan untuk mengelola negara ini dengan tantangan-tantangan yang tadi disampaikan paling tidak bisa dipersiapkan perencanaan,” tutur Jokowi. Di tengah tantangan tersebut, Jokowi juga menyampaikan potensi Indonesia masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. "Ada kesempatan besar dalam membawa negara ini masuk negara maju dalam 13 tahun ke depan. Tentu saja lebih baik perencanaan besarnya disiapkan dari sekarang,” ujar dia. Selain itu, dikutip dari Antara, Jokowi optimistis tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia bakal merosot drastis pada 2024. Hal ini mengingat pemerintah sudah memiliki data spesifik individu dan keluarga yang harus dientaskan dari masalah itu. Jokowi mengatakan, penanggulangan kemiskinan ekstrem sudah menjadi salah satu program pada periode kedua pemerintahannya dengan target nol persen pada 2024. "Tetapi kita terkendala di pengendalian pandemi COVID-19 hampir dua setengah tahun. Tapi saya masih meyakini itu di 2024 akan turun drastis, karena nama dan alamat itu sudah ada semuanya,” ujar Data SpesifikDalam kesempatan itu, Jokowi membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. ZakhariaAdapun pertanyaan mengenai kemiskinan ekstrem mengemuka lantaran Rakers III PDI Perjuangan yang berlangsung 6-8 Juni 2023 mengusung tema “Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara” Jokowi menilai, keberadaan data spesifik untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem diikuti dengan besarnya anggaran bantuan sosial yang dimiliki pemerintah. "Bukan besar, tapi besar sekali, di atasnya hanya infrastruktur,” kata Jokowi. Jokowi soal Cawe-cawe Pilpres 2024 Masa Ada Riak-Riak Membahayakan Saya Disuruh DiamJokowi menegaskan bahwa sikap cawe-cawe politik yang dilakukannya bertujuan agar Pilpres 2024 berjalan dengan baik, tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. ZakhariaSebelumnya, Presiden Joko Widodo Jokowi membeberkan alasan dirinya cawe-cawe menjelang pemilu 2024. Menurutnya, cawe-cawe itu menjadi tanggung jawab moralnya dalam masa transisi kepemimpinan nasional pada 2024. "Cawe-cawe saya sudah sampaikan, bahwa saya menjadi kewajiban moral, menjadi tanggung jawab moral saya sebagai presiden dalam masa transisi kepemimpinan nasional di 2024," kata Jokowi di Sekolah DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa 6/6/2023. Jokowi merasa perlu menjaga isu transisi kepemimpinan nasional agar berjalan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Maka dari itu, dirinya tidak akan diam dan memilih cawe-cawe. "Harus menjaga agar visi kepemimpintan nasional serentak, pilpres bisa berjalan dengan baik tanpa ada riak-riak yang membahayakan negara dan bangsa. Masa riak-riak yang membahayakan saya disuruh diam, nggak lah," ujarnya. Jokowi mengakui cawe-cawe di Pilpres 2024 demi kepentingan negara. Dia menilai cawe-cawe yang dilakukannya tidak menyimpang dari konstitusi. Dia juga mengklaim hal itu dilakukannya agar pembangunan tetap berlanjut meski ada transisi kepemimpinan. "Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif, masa tidak boleh? Masa tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar. Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe," kata Jokowi saat menjamu sejumlah pemimpin redaksi media massa di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 29/5. Infografis Ekonomi RI Jauh Lebih Baik dari Negara Lain Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.